Tentang dosen

SALINAN 

PERATURAN 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR 47 TAHUN 2009 

TENTANG 

SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (7) dan Pasal 

5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang 

Dosen, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4586); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden 

Nomor 77/P Tahun 2007; - 2 -

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG 

SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Sertifikasi dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. 

2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional. 

3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Pasal 2 

Sertifikasi dosen diikuti oleh dosen yang telah memiliki: 

a. kualifikasi akademik paling rendah program magister (S2) atau setara; 

b. pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara berturut-turut sebagai dosen 

tetap pada perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas saat diusulkan; dan 

c. jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli. 

Pasal 3 

(1) Sertifikasi dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat 

pendidik. 

(2) Uji kompentesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk 

penilaian portofolio. 

(3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk 

menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk 

penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendiskripsikan: 

a. kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi; 

b. penilaian persepsional dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang 

kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan 

c. pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam 

pelaksanaan dan pengembangan perguruan tinggi. 

Pasal 4 

(1) Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2) mendapat sertifikat pendidik; 

(2) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio dapat melakukan kegiatan-kegiatan 

pengembangan profesionalisme paling sedikit 1 (satu) tahun guna memenuhi 

kelengkapan dokumen portofolionya; 

(3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti sertifikasi kembali 

dalam program sertifikasi periode berikutnya. - 3 -

Pasal 5 

(1) Menteri menetapkan jumlah dan kuota peserta sertifikasi dosen setiap tahun; 

(2) Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya menentukan peserta sertifikasi 

dosen berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri; 

(3) Penentuan peserta sertifikasi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 6 

Sertifikasi dosen diselenggarakan oleh perguran tinggi terakreditasi yang ditetapkan 

oleh Menteri. 

Pasal 7 

(1) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen wajib memberi Nomor Pokok 

Peserta Sertifikasi; 

(2) Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen wajib melaporkan kepada 

Direktur Jenderal mengenai jumlah, perubahan jumlah, dan kelulusan peserta 

sertifikasi dosen; 

(3) Direktur Jenderal menetapkan nomor registrasi dosen bersertifikat berdasarkan 

laporan kelulusan dari perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen. 

Pasal 8 

(1) Dosen yang telah menduduki jabatan akademik guru besar atau profesor 

dinyatakan telah memiliki sertifikat pendidik; 

(2) Sertifikat pendidik bagi guru besar atau profesor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 9 

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 

37 Tahun 2009 tentang Dosen, bagi dosen yang belum memenuhi kualifikasi akademik 

magister atau yang setara dapat mengikuti sertifikasi dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 

paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun sebagai dosen; atau 

b. mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IV/c; atau 

c. memenuhi angka kredit kumulatif jabatan fungsional dosen setara dengan lektor 

kepala dengan golongan IV/c. - 4 -

Pasal 10 

Dosen yang pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 ditetapkan telah 

berstatus dosen tetap dalam jabatan yang bukan guru besar atau profesor, dalam 

jangka waktu 6 (enam) tahun harus sudah mengikuti sertifikasi. 

Pasal 11 

Sertifikat pendidik untuk dosen berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas 

sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 

Dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi 

dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 13 

Pelaksanaan sertifikasi dosen dan kriteria serta tugas asesor mengacu pada pedoman 

sertifikasi dosen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 14 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen 

dinyatakan tidak berlaku. 

 Pasal 15 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

 pada tanggal 11 Agustus 2009 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, 

TTD 

BAMBANG SUDIBYO 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Biro Hukum dan Organisasi 

Departemen Pendidikan Nasional, 

Kepala Biro Hukum dan Organisasi, 

Dr.Andi Pangerang Moenta,S.H., M.H., DFM 

NIP196108281987031003